Besar Kecil Normal Bagikan 0 Soal Century, KPK Belum Temukan Unsur Korupsi

Besar Kecil Normal

• Bagikan
• 0

Soal Century, KPK Belum Temukan Unsur Korupsi  

Kamis, 16 Juni 2011 | 13:00 WIB

Besar Kecil Normal

 

Demo Century. Tempo/Tony Hartawan

Berita terkait

• Fahmi Idris Anggap KPK Tak Serius Mengejar Nunun
• Nazaruddin Tak Meminta Pengacara dari Demokrat  
• KPK Pertemukan Rosa dengan Dua Saksi Korupsi Kementerian Tenaga Kerja
• Pengacara Nazaruddin Belum Menghadap KPK  
• KPK Belum Akan Panggil Tujuh Politikus DPR  

<a href='http://openx2.tempointeraktif.com/www/delivery/ck.php?n=a75df967&cb=571580894' target='_blank'><img src='http://openx2.tempointeraktif.com/www/delivery/avw.php?zoneid=398&cb=571580894&n=a75df967' border='0' alt='' /></a>

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin, mengatakan KPK sudah memeriksa lebih dari 100 saksi dalam kasus dana talangan Century. Walau telah memanggil saksi sebanyak itu, Jasin menegaskan bahwa


 omongan saksi bukanlah alat bukti. “(Untuk naik ke penyidikan) harus ada alat bukti yang cukup,” kata Jasin, Kamis, 16 Juni 2011.

Jasin menegaskan bahwa omongan dari seratus saksi yang dipanggil bisa dijadikan indikasi untuk mendapatkan alat bukti.

Hingga kini, KPK belum menemukan unsur pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dalam kasus Century. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan bahwa KPK tak akan berhenti menyelidiki keterlibatan mereka dalam kasus ini. “Kami belum berhenti,” kata Johan.

Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan bahwa pemberian dana talangan Rp 67 triliun untuk Bank Century pada 2008 bermasalah. Lewat sidang paripurna pada 2010, diputuskan masalah ini diserahkan kepada penegak hukum. KPK pernah menyatakan tak ada pelanggaran hukum. DPR pun membentuk Tim Pengawas Century untuk memastikan KPK melaksanakan rekomendasi DPR.

Kemarin, Rabu, 15 Juni 2011, masalah dana talangan Century dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan KPK di Gedung DPR. Rencananya, rapat pembahasan akan berlanjut di Gedung KPK. Tim pengawas DPR akan melakukan pengecekan silang antara data penyelidikan KPK dan data Tim Pengawas. Rencananya, rapat akan digelar tertutup.

KPK sendiri masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Audit forensik BPK mungkin bisa membantu,” kata Johan.